MAKALAH ORGANISASI MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN MEKANISME PROGRAM KERJA KB

MAKALAH

ORGANISASI MANAJEMEN PELAYANAN KEBIDANAN

MEKANISME PROGRAM KERJA KB

Disusun Oleh :

KELOMPOK 3

Nama Kelompok

1.      Serly Anjelina              (16140175)

2.      Selly Sofiana                (16140246)

3.      Eka Putri Ayu              (16140198)

4.      Yustri Astri Delita       (16140235)

5.      Yunian sari                   (16140200)

6.      Hukmi Diniati              (16140236)

7.      Anggika Indah P         (16140121)

8.      Hemmy Setya Jati        (16140128)     

9.      Vani dora da costa       (16140239)     

10.  Pratiwi atmanegara      (16140227)

Kelas :

B.13.2

PRODI D IV BIDAN PENDIDIK

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

UNIVERSITAS RESPATI YOGYAKARTA

TAHUN 2016/2017

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah ini. Kemudian shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni al-qur’an dan sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Makalah ini dibuat dalam rangka memperdalam pemahaman tentang program keluarga berencana (KB) dan mekanisme kerjanya.

Akhirnya kami menyadari bahwa banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam penulisan makalah ini, maka dari itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pembaca demi kesempurnaan makalah ini.

Yogyakarta, 16 April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

Cover……………………………………………………………………………………i

Kata Pengantar………………………………………………………………………..ii

Daftar Isi……………………………………………………………………………....iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang………………………………………………………………….1

B. Tujuan…………………………………………………………………………..1

C. Rumusan Masalah………………………………………………………………1

BAB II PEMBAHASAN

Program Kerja Dalam Manajemen Keluarga Berencana……………………2

BAB II PENUTUP

A. Kesimpulan……………………………………………………………………..9

B. Saran…………………………………………………………………………….9

DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………….10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah kependudukan yang cukup besar di Indonesia adalah jumlah kepadatan penduduk yang sangat besar. Hal ini menimbulkan berbagai macam masalah lain. Untuk itu, pemerintah mencanangkan program KeluargaBerencana (KB) yaitu program pembatasan jumlah anak yakni dua untuk setiap keluarga.

Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu pelayanan kesehatan preventif yang paling dasar dan utama bagi wanita, meskipun tidak selalu diakui demikian. Peningkatan dan perluasan pelayanan keluarga berencana merupakan salah satu usaha untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita. Banyak wanita harus menentukan pilihan kontrasepsi yang sulit, tidak hanya karena terbatasnya jumlah metode yang tersedia tetapi juga karena metode-metode tertentu mungkin tidak dapat diterima sehubungan dengan kebijakan nasional KB, kesehatan individual dan seksualitas wanita atau biaya untuk memperoleh kontrasepsi (Depkes RI, 1998).

Salah satu analisis tentang program Keluarga Berencana Indonesia yang sangat luas menunjukkan bahwa sebagian besar pengurangan fertilitas berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan peningkatan jenjang pendidikan (Gertler dan Molyneaux).

Ada beberapa kemungkinan kurang berhasilnya program KB diantaranya dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan ibu dan faktor pendukung lainnya. Untuk mempunyai sikap yang positif tentang KB diperlukan pengetahuan yang baik, demikian sebaliknya bila pengetahuan yang baik, demikian sebaliknya bila pengetahuan kurang maka kepatuhan menjalani program KB berkurang (Notoatmojo, 2003).

B. Tujuan

Agar mahasiswa mengetahui bagaimana mekanisme program kerja KB

C. Rumusan Masalah

Bagaimana mekanisme program KB di Indonesia ?

BAB II

PEMBAHASAN

PROGRAM KERJA DALAM MANAJEMEN KELUARGA BERENCANA

1.     Analisa Situasi

Di kecamatan X , di dapatkan jumlah data penduduk pada tahun 2014 adalah 8920 jiwa. Dalam 8920 orang penduduk ini terdapat sebanyak 5110 pasangan usia subur. 2800 diantaranya merupakan peserta KB aktif, yaitu 1800 adalah akseptor KB suntik, 400 adalah akseptor KB pil, 350 adalah akseptor KB implan, 50 adalah akseptor KB IUD, 30 adalah akseptor KB tubektomi, dan 170 di antaranya menggunakan metode kalender. Dan terdiri dari 4 orang bidan dan 3 orang kader.

Sedangkan 2310 lainnya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Setelah dilakukan penelitian didapatkan kurangnya pengetahuan ibu tentang penggunaan alat kontrasepsi ini.

2.      Mengidentifikasi masalah dan prioritasnya

Masalah yang terjadi adalah masih rendahnya cakupan KB di kecamatan X dikarenakan kurangnya pengetahuan ibu mengenai alat kontrasepsi tersebut dan sarana terhadap pelayanan kesehatan yang tidak adekuat.

3.      Menentukan tujuan program

Jadi tujuan dalam melakukan perencanaan program kerja ini adalah untuk meningkatkan cakupan KB yang masih rendah terutama di Kecamatan X. 

4.      Mengkaji hambatan dan kelemahan program

Hambatan yang mungkin akan terjadi adalah tidak berjalannya program dikarenakan adanya masalah-masalah yang di hadapi masyarakat itu sendiri. Misalnya jangkauan ke pelayanan kesehatan yang relatif jauh dan pengetahuan ibu yang kurang mengenai program KB tersebut.

5.      Menyusun rencana kerja operasional

Programnya :

a)      Penyuluhan KIE

                                     i.            Dilakukannya sekali dalam 6 bulan atau 2 kali dalam 1 tahun

                                   ii.            Materi yang di berikan adalah

·                 Apa itu alat kontrasepsi          

·                 Tujuan dari pemakaian alat kontrasepsi

·                 Macam-macam alat kontrasepsi

·                 Keuntungan dan kerugian dari masing-masing kontrasepsi

·                 Efek samping dari alat kontrasepsi

·                 Dll

iii.  Tempatnya di posyandu atau di lapangan tempat perkumpulan warga setempat

iv.    Sasaran

o   Data KB yang terdiri dari pasangan usia subur, peserta KB berdasarkan kontrasepsi yang dipakai dan tempat pelayanan (pemerintah dan swasta), data bukan peserta KB

o   Data kependudukan, yang terdiri dari umur berdasarkan kelompok, jenis kelamin, status perkawinan, jumlah jiwa dalam keluarga, jumlah penduduk per kelompok umur, jumlah kelahiran dan kematian

b)   Pembinaan para Kader

                                              i.            Melakukan sebagian tugas dari bidan yaitu melakukan atau memberikan penyuluhan yang lebih bersifat individual

                                            ii.            Tempatnya secara langsung kerumah masyarakat.

Kegiatannya :

1.      Pendekatan Tokoh Formal . Pendekatan Tokoh Formal  adalah merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh PKB/PLKB dalam suatu daerah baru atau dalam mengembangkan kegiatan baru adalah menghadap Kepala Desa/Lurah untuk melaporkan kehadirannya di Desa,  berbagi wawasan (share vision) Program Kependudukan dan KB sebagai program Pemerintah, memohon dukungan, serta izin untuk melakukan pendataan dan pemetaan bersama kader IMP (PPKBD, Sub PPKBD dan Kelompok kegiatan) di wilayah kerjanya yang baru.  PKB/PLKB kemudian melakukan kunjungan kepada para Tokoh-tokoh Formal  lain diwilayah  kerjanya yang terdiri pada Petugas tingkat Desa/Kelurahan, seperti  Bidan Desa, Petugas Agama, Petugas Penerangan dll.

2.       Pendataan dan pemetaan.      Pendataan dan pemetaan adalah Suatu proses kegiatan pengumpulan, pecatatan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data, Untuk mengenali wilayah kerjanya, PKB/PLKB perlu melakukan pengenalan wilayah, mencakup batas wilayah, data kependudukan, data KB dan data yang relevan dengan  kegiatan baru yang akan dikembangkan (misalnya BKB,BKR,BKL) terutama tokoh formal terkait dan tokoh informal di masing-masing RW/RT.

Kegiatan :

i. Mengumpulkan data, baik dengan wawancara, maupun mempelajari catatan dan dokumen yang sudah ada

ii. Mengelompokkan data berdasarkan jenis data yang diperoleh:

1.      Peserta KB, kondisi demografi dan tingkat kesejahteraan keluarga

2.      Mencatat kegiatan yang dilakukan PKB/PLKB dalam buku visum

3.      Data dasar kegiatan KS (BKB, BKR, BKL, UPPKS)

iii. Pengolahan data hasil pendataan keluarga, dengan teknik analisa kesamping (penelaahan terhadap kondisi masing-masing keluarga), dan analisa kebawah (penelaahan terhadap kondisi keluarga-keluarga sebagai suatu yang menggambarkan kondisi dalam satuan wilayah RT)

iv. Menyajikan hasil pendataan dalam bentuk

v.  Peta KS tingkat RT atau wilayah yang setingkat

vi. Peta situasi program kependudukan dan KB yang dinamis pada tingkat desa/kelurahan atau dusun/RW

vii. Tabel pencapaian dan sasaran Program Kependudukan dan KB

viii. Mengguanakan data pada kegiatan yang diperlukan terutama pada rakor desa

3.      Pendekatan Tokoh Informal

Pendekatan Tokoh Informal adalah Suatu kegiatan untuk menciptakan hubungan kerja antara PKB/PLKB dengan tokoh-tokoh informal yang ada di tingkat desa, sehingga mereka berperan aktif dan mendukung pelaksanaan program.

TempatPendekatan informal dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Penggalangan Kesepakatan dilakukan setelah tahapan penyiapan dukungan dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah menggalang kesepakatan dan komitmen dengan pihak-pihak yang sudah didatangi dan dilakukan pendekatan dalam rangka pelaksanaan program, tahap ini bisa dikatakan sebagai tahapan pengorganisasian dalam proses manajemen, dimana hasil perencanaan yang sudah disusun dan sudah memiliki cukup data serta peta kerja maka kegiatan dilanjutkan dengan penggalangan kesepakatan

4.      Pembentukan Kesepakatan.  

Pembentukan Kesepakatan merupakan suatu proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai kesepakatan politis dan teknis penggarapan program kependudukan dan KB Kepala Desa/Lurah mengundang para tokoh baik yang telah menyatakan kesediaannya dan yang masih ragu untuk mendukung program dalam Musyawarah Masyarakat Desa dengan tujuan untuk mengajak para tokoh berpartsisipasi secara aktif. Kebulatan tekad semua pihak, menjadi target dari pertemuan ini. Program Kependudukan dan KB adalah program yang harus dilakukan oleh banyak orang/pihak. Karena itu agar program berjalan terarah, maka setiap kegiatan yang akan dilakukan harus didasarkan pada kesepakatan dari para pelaksana. Pembentukan kesepakatan ini terutama kita lakukan melalui pertemuan, baik itu Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan, atau rapat koordinasi, rapat mingguan atau pertemuan lainnya. Kesepakatan ini harus diusahakan lebih bersifa operasional dengan menuangkannya dalam bentuk Rencana Kerja bulanan ini, yang dususun atas dasar evaluasi bulan lalu. Manfaatkanlah data yang kita miliki.

5.      Penegasan Kesepakatan. 

Penegasan Kesepakatan Proses untuk memantapkan tokoh formal dan informal agar berperan aktif sesuai dengan hasil kesepakatan dan rencana yang telah diputuskan dalam rakor desa.Untukmenegaskan kesepakatan hasil Musyawarah Masyarakat Desa/Kelurahan, PKB/PLKB berkunjung ke masing-masing tokoh yang hadir untuk meminta realisasi kesepakatan tersebut, berupa jadwal KIE tokoh yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kades/Lurah untuk diedarkan. Kesepakatan yang telah dicapai selalu perlu ditegaskan kembali supaya benar-benar bisa terlaksana.

6.      Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penmduduk, KB dan KS)

Pelayanan advokasi dan KIE ( pengendalian penmduduk, KB dan KS Tahapan ini merupakan tahapan inti yaitu berupa pelaksanaan kegiatan, setelah kita melewatih tahapan pertama dan kedua pada tahapan ketiga bisa dikatakan sebagai tahapan pelaksanaan dalam proses manajemen.

Sasaran secara umum yaitu bagi masyarakat pada umumnya, secara khusus adalah bagi PUS yang belum ber-KB atau calon peserta KB, peserta KB istirahat, peserta KB aktif, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga balita, keluarga pra KS dan KS I serta pelaksana dan pengelola program. Pelaksana nya adalah : PLKB/PKB, kepala Desa/Dusun/RW/RT, tokoh masyarakat, PKK, ulama, dll .  Kegiatan antara lain dapat dilakukan melalui : Penerangan atau penyuluhan dilakukan dalam dua bentuk yaitu penerangan kelompok dan pemanfaatan media KIE secara tepat.Penerangan kelompok dilakukan dalam bentuk pegajian, arisan, pertemuan PKK, kenduri dan sebagainya.

7.      Pembentukan grup pelopor penggerakan .

Pembentukan grup pelopor penggerakan Adalah langkah untuk mengajak/mempersiapkan seseorang atau kelompok untuk menarik/menggerakkan anggota masyarakat lainnya, baik untuk menjadi peserta KB, dalam memilih alat kontrasepsi (khususnya yang lebih efektif) maupun dalam menjadi peserta pengelola program. Dari hasil KIE diperoleh nominasi calon pelayanan, untuk lebih memantapkan para nominasi calon pada saat pelayanan perlu dibentuk grup pelopor/teladan yang memiliki sikap yang mantap, sehingga pada saat pelayanan mau dilayani pertama kali sebagai contoh buat yang lain.

Sasaran. Keluarga-keluarga yang mempunyai latar belakang pribadi yang layak untuk menjadi teladan dalam program kependudukan dan KB

8.      Pelayanan .

Pelayanan adalah Suatu porses kegiatan yang dilakukan oleh PLKB/PKB dalam mempersiapkan pelayanan teknis kepada sasaran sesuai dengan jenis pelayanan yang diberikan, misalnya pelayanan kontrasepsi kepada calon peserta KB, analisa data kependudukan dan pembentukan serta pembinaan BKB, BKR, BKL dan UPPKS.Bekerjasama dengan Petugas Medis, Agama, Guru dan unsur terkait PKB/PLKB menyelenggarakan Pelayanan KB- KS. Tokoh dan kader menggerakkan masyarakat lingkungannya, terutama yang telah tercatat sebagai nominasi calon untuk hadir ke tempat pelayanan. Pelayanan di sini bisa berupa pelayanan baru, ulangan maupun penanggulangan. Sedangkan sifat pelayanannya ada yang statis dan dinamis.

8.      Menyerasikan kegiatan pelayanan KB

Berikut adalah contoh tugas dalam proses pelayanan dan penggerakan: Bidang Keluarga Berencana (KB)

·         Melakukan kegiatan KIE massa, kelompok perorangan dan advokasi

·         Memperoleh peserta KB Baru

·                  Menciptakan peluang untuk penyelenggaraan pelayanan swasta

·                  Membawa calon akseptor ke tempat pelayanan swasta/pemerintah

·                  Pengarahan massa ke tempat pelayanan mandiri

·                  Pra konseling

·                  Melakukan pelayanan akseptor mandiri

·         Pembinaan peserta KB lama yaitu membawa akseptor untuk rujukan, pelayanan ulang,

9.      Pembinaan kesertaan KB, PPKBD/Sub PPKBD dan Kader 

Proses berikutnya setelah pelayanan KIE, KB dan KS adalah PKB/PLKB melakukan pembinaan lanjutan, pelaporan dan evaluasi, dalam tahapan ini bisa dikatakan sebagai proses pengawasan atau controlling sebagai tahapan keempat dalam proses manajemen, kegiatan-kegiatan dalam tahapan ini adalah:Adalah kegiatan mengayomi, membimbing, mengarahkan dan mengaktifkan peserta KB, pelaksana, pengelola IMP sehingga meningkatkan kesertaan ber-KB.  Pembinaan bisa dilaksanakan baik langsung oleh petugas maupun oleh pengelola program lainnya dalam rangka memantapkan dan melestarikan baik akseptor maupun institusi yang ada di wilayah kerja yang bersangkutan, dengan jalan memberikan penyuluhan, bimbingan serta memberikan keterampilan lainnya secara bertahap. Mereka yang telah dilayani perlu dikunjungi oleh PKB/PLKB bersama tokoh dan kader dengan tujuan untuk melihat hasil pelayanan bila terjadi masalah berkaitan dengan layanan yang diterimanya baik yang bersifat medis, psikologis atau hal-hal lain. Pembinaan kepada semua pihak atau sasaran program harus terus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan agar hubungan yang sudah terjalin dengan baik bisa terus dijaga.

Sasarannya adalah :

Peserta KB baru, peserta KB aktif, Peserta KB Istirahat, pengelola program KB/KS, institusi masyarakat pedesaan, kelompok KB/KS dan kader BKB, BKR, BKL, UPPKS dan paguyuban KB lestari

10.  Pencatatan, Pelaporan dan Evaluasi

Pencatatan adalah suatu kegiatan mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masukan, proses maupun hasil kegiatan yang telah dilakukan, pencatatan ini terutama dilakukan untuk hal-hal yang bersifat kuantitatif dengan menggunakan form yang telah ditentukan di samping hal-hal yang bersifat kualitatif

Pelaporan adalah suatu kegiatan melaporkan hal-hal yang telah dicatat di atas. Untuk data yang bersifat kuantitatif dilaporkan dengan menggunakan formulir yang telah ditentukan. Untuk hal-hal yang bersifat kualitatif, selain dapat dilaporkan secara lisan melalui forum yang ada seperti staff meeting, rakor atau konsultasi dan lain-lain.Evaluasi adalah kegiatan penilaian dari seluruh kegiatan yang telah dilakukan berikut hasil-hasilnya sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan selanjutnya

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan 

Program KB adalah Program yang diberlakukan pemerintah untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang semakin tahun semakin meningkat. Program KB mempunyai lebih banyak keuntungan daripada kerugiannya, maka sebaiknya kita juga harus mendukung pemerintah untuk melaksanakan program KB dengan cara pembicaraan santai kepada para tetangga, ikut berpartisipasi dalam rangka penyuluhan program KB dari desa ke desa. 

Pemerintah harus menyiapkan semua hal yang diperlukan untuk mensukseskan program KB, seperti pembenahan infrastruktur posyandu di pedesaan,penyuluhan program KB dll, dan semua hal yang diperlukan setelah program KB ini sukses seperti penyediaan lapangan pekerjaan, agar bisa menekan angka pengangguran di Indonesia.

B. Saran

Mengingat banyaknya keuntungan dan peluang yang timbul dari program KB, kita sebagai putra bangsa harus turut mensukseskan program ini. Pemerataan kesehatan dan pendidikan harus disiapkan oleh pemerintah agar program KB ini cepat tercapai.  Lapangan pekerjaan pun juga harus dipenuhi untuk menekan angka pengangguran, agar angka kriminalitas pun berkurang dan masyarakat indonesia menjadi masyarakat yang maju dan bermutu. 

DAFTAR PUSTAKA

Prawirohardjo, Sarwono. 2006. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi.Jakarta: Yayasan Bina Pustaka

http://kesehatan.kompas.com/read/2009/11/03/14564725/Bengkulu.Terbaik.dalam.Pelaksanaan.KB.